Izin di Cabut, Tambang Pasir di Sanggau Tetap Beroperasi

  • Bagikan

Sanggau, Kalbar IndoTimeNews.com – Berdasarkan data pencabutan izin yang di keluarkan olen atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang ditandatangani secara elektronik yang di peroleh media ini.

Hasil investigasi Tim media dan LSM ditemukan adanya aktifitas tambang galian C / yang ijinnya telah dicabut namun masih beraktivitas dan beroprasi.

Kegiatan galian C tersebut tidak jauh dari jantung kota Sanggau yang kegiatannya ini diduga tanpa izin. Penambangan Pasir ini terlihat secara terang terangan melakukan aktifitas pertambanganya secara terbuka dan seolah tidak ada ketakutan sedikitpun melakukan aktifitas tersebut padahal izin telah dicabut.

Pencabutan izin tersebut dengan Nomor: 20220625-01-26514 yang berbunyi Berdasarkan Pasal 11B Undang- Undang Nomor 3 -2020 perubahan atas undung-undang Nornor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah dapat mencabut izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan perundang-undangan.

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nornor 5 Tahun tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Menteh Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinas Penanaman Modal Nornot 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9\MB.03NEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pernerintah Republik Indonesia
menetapkan Pencabutan izin Usaha Pertambangan tersebut.

Pencabutan izin Usaha Pertambangan kepada Sdr Hendra dengan Izin Usaha nomor usaha pertambangan 503/51 MlNERBA/DPMPTS-C.ll/ 2018 tertanggal 31 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan.

Penetapan pencabutan izin tersebut tertanggal 25 Juni 2022 dan ditandatangani secara elektronik atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.

Terkait hal tersebut, salah satu pengamat hukum di Kabupaten Sanggau Abdul Rahim, S.H., M.H., angkat bicara.

“Terkait pemutusan tersebut diduga Tambang Pasir milik salah seorang pengusaha Sanggau ini yang dicabut izinnya masih beroprasi dan kita meminta untuk APH menindaklanjuti temuan ini,” ujar Abdul Rahim, S.H., M.H.

Senada dengan Abdul Rahim, Sekjen Forum Wartawan & LSM Kalbar Indonesia, Wawan Daly Suwandi mengatakan jangan timpang dalam penegakan hukum dan seperti adanya pembiaran.
Untuk itu pihaknya meminta Aparat Penegak Hukum melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang secara ilegal atau tidak memiliki izin, karena dipastikan akan merugikan negara.

(Libertus)

  • Bagikan