Sinergitas dan Soliditas Antar Instansi Anggota Timpora Dalam Operasi Gabungan Mendeteksi Jalur Tikus Perlintasan

  • Bagikan

Entikong, Sanggau, Kalbar IndoTimeNews.com – Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga menjadikan wilayah Kalimantan Barat sebagai tujuan maupun transit lalu lintas orang dan barang sehingga sangat rentan dan potensial dengan kepentingan lain secara ilegal dan tidak bertanggung jawab.

Kegiatan pada wilayah perbatasan tidak hanya melibatkan orang atau warga negara asing namun juga melibatkan WNI, setiap kegiatan yang berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban negara menjadi tanggung jawab semua instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Oleh karena itu koordinasi antar instansi terkait penguatan dan peningkatan sinergitas Tim Pengawasan Orang Asing dalam rangka pengawasan keimigrasian di perbatasan negara sesuai dengan bidang tugas masing–masing mutlak dilakukan.

Oleh karena itu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong melaksanakan operasi gabungan bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) untuk mendeteksi jalur tikus perlintasan yang ada di wilayah perbatasan, khususnya di Kecamatan Entikong dan Kecamatan Sekayam, serta melakukan pemantauan Pos Lintas Batas Tradisional di Dusun Bantan, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, sebagai upaya kesiapan apabila Perjanjian Sosek Malindo yang akan diperbaharui dan apabila sudah diperbaharui dan dijalankan Pos Lintas Batas Tradisional di Dusun Bantan akan di fungsikan sesuai pungsinya nanti.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Sam Fernando, kepada Media ini pada Rabu 8 Maret 2023, mengatakan bahwa Tim PORA dalam operasi ini melakukan pemetaan jalur tikus dari PMI Non prosedural di wilayah perbatasan.

“Tim PORA dalam operasi ini melakukan pemetaan jalur tikus dari PMI Non prosedural di wilayah perbatasan di Entikong dan Sekayam, serta membentuk jaringan intelijen dengan Masyarakat sekitar untuk pencegahan penyelundupan maupun perdagangan orang baik WNI maupun WNA,” kata Sam Fernando.

Kepada Imigrasi Kelas II TPI Entikong, mengatakan kegiatan ini juga dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan kepentingan nasional dari dampak negatif, yang mungkin timbul akibat keberadaan dan kegiatan orang asing yang mungkin masuk ke Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan Imigrasi.

“Mengacu kepada kebijakan keimigrasian terbaru saat ini telah ada 10 negara di Asean yang diberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Wisata dan 89 negara yang menjadi Subyek negara Elektronik/ Non Elektronik Visa kunjungan saat kedatangan,” ucap Sam Fernando.

Ia menyebutkan untuk itu perlu dilakukan sinergi dan soliditas dalam pengawasan orang asing di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas Ii TPI Entikong yang langsung berbatasan dengan negara tetangga.

“Dalam hal ini lintas instansi dengan kewenangannya masing-masing juga diberikan pemahaman mengenai Kebijakan keimigrasian “Selective Policy”, dimana hanya orang asing yang bermanfaat bagi negara yang boleh masuk dan berada di wilayah Indonesia, serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan banyak jalur tikus atau jalur tidak resmi di dua Kecamatan tersebut yang harus diwaspadai dari upaya penyelundupan orang maupun barang terlarang dan berbahaya.

(Libertus)

  • Bagikan