Direktur RSUD Bengkayang di Tetapkan Tersangka oleh Kejari Bengkayang

  • Bagikan
Foto: Kajari Bengkayang Tommy Adhyaksa Putra

Bengkayang, Kalbar IndoTimeNews.com – Perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan pemberian Insentif hasil Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bengkayang tahun anggaran 2010 memasuki babak baru.

Menurut Kajari Bengkayang Tommy Adhyaksa Putra telah di lakukan penahanan terhadap mantan Direktur RSUD Bengkayang berinisial PB, pada Rabu 29 Maret 2023, hingga 20 hari kedepan.

Bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang NOMOR : Print-04.a/0.1.18/Fd.1./01/2023 tanggal 11 Januari 2023, Tim penyidik telah mengumpulkan barang bukti dan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi.

Laporan hasil pemeriksaan Tim tehnis dan Auditor Inspektorat,dengan bukti itu membuat terang tindak pidana sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, telah di tetapkan Direktur Utama RSUD Kabupaten Bengkayang Periode 2010 sebagai tersangka.

Tersangka di tahan selama 20 (dua puluh) hari kedepan, dan di tahan di Rutan Kelas IIB Bengkayang.

“Tersangka PB di lakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari kedepan sebelum perkaranya di lakukan tahap penuntutan,” ucap Kajari Bengkayang Tommy Adhyaksa Putra.

Penahanan ini setelah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang menerima penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II pada Rabu (29/3/).

“Perbuatan tersangka PB merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.924.466.199 (sembilan ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah,” kata Kajari.

Tersangka PB melanggar primair pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

(Libertus)

  • Bagikan