PONTIANAK IndoTimeNews.com – Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji, S.H., M.Hum., Mengukuhkan Ir. Pintauli Romangasi Siregar, M.M., sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Bertempat di Aula Garuda Gedung Layanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (3/5/2023).
Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan agar BKKBN memperhatikan masyarakat yang kurang dalam segi ekonomi untuk dipantau.
Kemudian juga pengadaan peralatan yang berkaitan dengan parameter ukur misalnya pemeriksaan USG dan SSG sehingga dapat mencegah stunting sejak bayi dalam kandungan.
“Kemudian sosialisasi terus terkait apa itu stunting, apa sebabnya. Sehingga masyarakat lebih memahami dan semuanya harus terlibat,” ujar Gubernur.
Untuk ke depannya Gubernur Sutarmidji menyarankan agar parameter ukur desa mandiri harus menambah atau mengubah indikator merujuk pada tingkat stunting di daerahnya.
“Kalau itu menjadi indikator maka kepala desa akan lebih berhati-hati. Kemudian kalau perlu supaya negara bisa terintegrasi dengan parameter stunting, dana desa mandiri itu di tingkatkan. Jangan di kurangi, saya sudah bicara sama pak menteri dan cenderung dana desanya akan di tambah sehingga mereka semangat,” ungkap Gubernur Sutarmidji.
Di waktu yang sama, Deputi Bidang Latbang BKKBN Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD. menuturkan, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 BKKBN ini adalah Koordinator Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting, dan di Provinsi ini angka stunting sudah mencapai di angka 27 persen dan masih tergolong cukup tinggi kalau di banding dengan target pemerintah yakni 14 persen.
“Oleh karena itu dalam di dalam diskusi ada beberapa strategi-strategi yang perlu di lakukan, karena kita ketahui masalah stunting ini merupakan multifaktor. Salah satu poin bagaimana kita mencegah stunting pada bayi yang baru lahir di antaranya mensosialisasikan stunting ini kepada para calon pengantin baru agar si calon pengantin ini bisa tahu bagaimana, atau apa yang harus di lakukan agar tidak terjadi stunting sehingga bisa di cegah lebih dini”, jelas Deputi Latbang BKKBN Muhammad Rizal Martua.
Sementara itu, Kepala BKKBN yang baru saja di lantik Ir. Pintauli Romangasi Siregar, M.M., mengungkapkan akan terus berkoordinasi dengan jajaran dan stakeholder terkait dalam percepatan dan penurunan angka stunting di Kalbar.
“Sesuai dengan target arahan Bapak Gubernur memang kelemahan kita ada di data, dan pada hari Kamis yang lalu kita juga sudah bertemu dengan Dinas Kesehatan sehingga dalam waktu dekat ini kita ingin mengetahui data-data stunting ada di mana saja, dan semua itu harus linear dengan by name by addres”, kata Pintauli Romangasi.
Lebih lanjut, sesuai dengan apa yang di sampaikan Bapak Deputi tadi untuk sekarang ini BKKBN telah memiliki data beresiko stunting. Untuk melengkapi data yang di rangkum saat ini kita sudah berkordinasi dengan Dinas Kesehatan.
“Artinya dalam waktu dekat ini kita sudah tahu persis bahwa target yang ingin kita kejar untuk penurunan angka stunting yang dinginkan Bapak Gubernur yaitu terkait data ibu hamil. Berdasarkan data yang ada, data ibu hamil yang rajin melakukan pengecekan di Kalbar ini cukup tinggi dan di saat proses melahirkan itu di perlukan kajian lebih jauh bersama perguruan tinggi maupun peneliti untuk dapat mencegah agar tidak terjadinya stunting”, ujar Pintauli Romangasi Siregar.
Pada kegiatan pengukuhan tersebut juga turut di hadiri Perwakilan Forkopimda Kalimantan Barat, beberapa unsur Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kalbar, serta seluruh jajaran instansi stakeholder terkait. (rfa)
