PONTIANAK IndoTimeNews.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Bencana Asap di Provinsi Kalbar, di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/5/2023).
Rakor tersebut di pimpin langsung Gubernur Kalbar H. Sutarmidji S.H., M.Hum., dan di dampingi Deputi II Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Abetnego Panca Putra Tarigan. Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalbar mengapresiasi kinerja dari Forkopimda dan Stakeholder lainnya karena penurunan tingkat karhutla di Provinsi Kalimantan barat.
Seperti kita ketahui bersama di mana dalam selama tiga tahun terakhir jumlah karhutla di kalbar dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami penurunan yang signifikan.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder yang telah berhasil menekan jumlah titik karhutla di kalbar. Di mana tahun 2019 sebanyak 11.804 hotspot kini menjadi 1.602 hotspot di tahun 2022,” ungkap Gubernur Sutarmidji.
Adapun luas karhutla di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalbar sejak tahun 2019 hingga 2022 seluas 129.980 hektar dari sebelumnya mencapai 151.819 hektar.
“Berdasarkan data luas terbakar tahun 2022 ada 5 kabupaten tertinggi sebaran luas karhutla di kalbar yaitu, Kabupaten Ketapang sekitar 4.573 hektar, Kabupaten Sambas sekitar 3.460 hektar dan Kabupaten Mempawah sekitar 3.343 hektar, Kabupaten Kubu Raya sekitar 2.475 hektar dan Kabupaten Sanggau sekitar 2.196 hektar,” ujarnya.
Meskipun demikian, dirinya berharap untuk tidak terlena akan penurunan angka Karhutla di Provinsi Kalbar. Sebab saat ini, berdasarkan BMKG bahwa Indonesia memasuki musim El-Nino yang mana jumlah intensitas curah hujan tidak banyak.
“El-Nino di perkirakan akan terjadi di pertengahan tahun ini, adapun dampak El-Nino yaitu pengurangan curah hujan yang dapat memicu mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, serta berdampak pada kekeringan. Untuk curah hujan di wilayah kalbar semakin rendah, di perkirakan bulan Juli hingga bulan September 2023 dominan curah hujan kategori rendah. Oleh karenanya semua harus tetap siaga dan waspada mengantisipasi perubahan iklim dan cuaca,” tegasnya.
Guna mengantisipasi karhutla di Provinsi Kalbar. Dirinya meminta pemulihan ekosistem gambut pada 17 kesatuan hidrologis gambut. Tersebar pada tujuh kabupaten seluas 154.869 hektar. Dengan pembangunan infrastruktur pembahasan gambut berupa sumur bor sebanyak 491 unit dan sekat kanal sebanyak 845 unit. Revegetasi seluas 180 hektar dan revitalisasi atau peningkatan ekonomi masyarakat sejumlah 172 paket dan pendampingan desa peduli gambut.
“Kita juga meminta seluruh perusahaan perkebunan untuk menyiagakan satuan pemadam kebakarannya. Mengantisipasi terjadinya karhutla serta memberdayakan masyarakat desa peduli api dalam mencegah karhutla,” pungkasnya.
Dalam Rakor tersebut, turut juga di hadiri Wakapolda Kalbar Brigjen Pol. Asep Safrudin dan Kepala Staf Kodam XII/ Tanjungpura Brigjen TNI. Yufti Senjaya dan beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.