Diduga Ada Permainan Dalam Proses Lelang Gedung SatPol PP Kabupaten Sanggau Tidak Transparan, Ada Apa?

  • Bagikan
Foto: Tangkap Layar website Lpse.sanggau.go.i

SANGGAU, IndoTimeNews.com – Proses Lelang pembangunan kantor Satpol PP ( Satuan Polisi Pamong Praja ) Kabupaten Sanggau di duga terdapat keanehan
dalam proses lelang oleh panitia lelang (Pokja). Terkesan ada permainan yang di sembunyikan dari website Lpse.sanggau.go.id sehingga tidak di ketahui para menyedia jasa lainnya untuk mengikuti proses lelang.

Kelanjutan pembangunan kantor Satpol PP tersebut dengan pagu dana sebesar Rp.6,4 Milyar ( Enam milyar empat ratus juta rupiah ) yang berasal dari APBD Kabupaten Sanggau.

Atas hal tersebut Sekretaris Jendral Forum Wartawan & LSM Kalbar Indonesia Wan Daly Suwandi menyikapi hal tersebut kepada media ini Rabu, (23/8/23) mengatakan, dengan tindakan seperti ini proses lelang di website Lpse yang seharusnya tayang di lampiran depan sesuai dengan tanggal tayang 4 Agustus proses lelangnya tetapi di tampilkan di lampiran belakang bersamaan paket lainnya yang sudah selesai proses lelang pada bulan juni sehingga membuat para penyedia jasa terkecoh dan tidak mengetahuinya dinilai tidak fair.

“Tindakan seperti ini terkesan ada permainan. Aparat penegak hukum sudah seharusnya mengambil tindakan agar tidak terjadi unsur dugaan terjadinya KKN ( Kolusi, Korupsi, Nepotisme ),” ungkapnya.

Dalam proses lelang di website Lpse pada saat ini statusnya surat penunjukan barang dan jasa, artinya proses lelang belum selesai dan masih ada tahapan, jika benar lelang ini tidak ada permainan harus ada keterbukaan untuk di saksikan pihak serta instansi yang berkompeten menyaksikan pembuktian Spbj ini.

“Agar tidak ada permainan dan terbukti perusahaan tunggal mengikuti proses lelang bena-benar memiliki dokumen yang lengkap, jika tidak lengkap tentunya proses lelang ini gagal dan sudah semestinya di lelang ulang,” ucapnya.

Selain itu menurut Wawan Daly Suwandi, proyek pembangun gedung Satuan Polisi Pamong Praja merupakan proyek Strategis Pemerintah yang harus di awasi oleh APH.

“Sepertinya ada yang di sembunyikan, seharusnya proyek Strategis Pemerintah melibatkan APH dalam pengawasan dan pengawalan. Seperti melibatkan Kejaksaan Negeri Sanggau,” tutupnya.

  • Bagikan