BENGKAYANG, IndoTimeNews.com – Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalbar Komisariat Bengkayang. Meminta pemerintah pusat, kemenkeu segera menanggapi usulan kementerian PUPR dan BP tapera terkait penambahan kuota FLPP untuk pembiayaan di perbankan di tahun ini.
Rafil juga mengatakan tanpa adanya tambahan kuota, maka akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahan bagi MBR di tahun ini. Hal itu berdampak terhadap pasokan rumah dan tentunya mengabaikan hak MBR untuk memperoleh rumah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan dan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Triono Junoasmono (Yongki), menjelaskan hingga kini usulan tersebut masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan.
Ketua DPD Real Estate Komisariat Bengkayang Uray Rafil juga menambahkan bahwa saat ini Daerah kami yang masih banyak membutuhkan sektor perumahan MBR FLPP ,karena masyarakat MBR ( masyarakat berpenghasilan rendah) masih banyak yang membutuhkan rumah layak huni.
“Kalau bagi pengusaha perumahan dampak bila FLPP tak ditambah bisa memperkecil pembangunan perumahan di daerah, berkurang nya pendapatan daerah, sektor perumahan ini salah satu pendongkrak PAD, apalagi daerah kami yang baru berkembang, yang sangat membutuh kan PAD,” ucapnya.
“Kemudian dalam hal ini juga tentunya akan menimbulkan banyak Pekerja konstruksi harus di berhentikan, dan akan berdampak pada bertambahnya pengangguran, NPL naik karena tidak mampu menyetor cicilan, ketika pengusaha perumahan ini berhenti, karena tidak terakomodasi oleh pembiayaan,” pungkasnya.
