Sanggau, IndoTimeNews.com –
Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengawasan perizinan yang berlangsung di Kantor Bupati Sanggau, Sabang Merah, Selasa (04/02/2025).
Rakor ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak terkait guna memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengawasan perizinan.
Penjabat (Pj) Bupati Sanggau, Suherman, memimpin langsung kegiatan tersebut. Turut hadir Kapolres Sanggau AKBP Suparno Agus Chandara Kusumah, S.H., S.I.K., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Suherman menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan.
“Kami ingin memastikan bahwa pengawasan perizinan berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta tidak menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha. Tata kelola perizinan yang baik akan mendukung pembangunan daerah dan mengurangi potensi pelanggaran,” ujarnya.
Selain itu, dalam Rakor ini dibahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan perizinan, termasuk potensi pelanggaran, penyalahgunaan izin, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan adanya kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait, diharapkan perizinan di Sanggau dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga turut memberikan pemaparan terkait potensi korupsi dalam sistem perizinan di daerah. Menurut Komisioner KPK, saat ini masih ditemukan praktik perizinan yang belum sepenuhnya transparan.
“Ada indikasi korupsi yang berasal dari internal pegawai yang mengelola perizinan, baik dalam bentuk suap, pungutan liar, maupun praktik lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat dan dunia usaha,” jelasnya.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan pengawasan perizinan di Kabupaten Sanggau semakin baik dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan. Acara berlangsung lancar dan kondusif, ditutup dengan penandatanganan dokumen kesepahaman yang menjadi landasan kerja sama ke depan.
