Oleh: Paulus
Anggota DPRD Kabupaten Sanggau – Fraksi Partai Demokrat
Ketua Komisi IV
Sanggau, IndoTimeNews.com – Pemerintah pusat saat ini menggagas pembangunan “Sekolah Garuda” — sekolah unggulan berasrama dengan kurikulum bertaraf internasional dan fasilitas kelas dunia yang hanya akan dibangun di beberapa titik tertentu.
Empat lokasi awal yang disebutkan antara lain Soe (NTT), Nabire (Papua Tengah), dan Belitung Timur.
Kebijakan tersebut mendapat sorotan dari Paulus, anggota DPRD Kabupaten Sanggau – Fraksi Partai Demokrat
Ketua Komisi IV
“Kebijakan ini tampak seperti terobosan modern, tetapi bagi saya, ini menyimpan persoalan mendasar yang tak boleh diabaikan,” ucap Paulus
Anggota DPRD Kabupaten Sanggau.
“Sebagai wakil rakyat, saya mempertanyakan keadilan dari kebijakan ini,” tanyanya.
Mengapa hanya di daerah tertentu dan hanya untuk kelompok siswa tertentu, pemerintah bersedia mengucurkan anggaran besar untuk membangun sekolah berkualitas tinggi? Bukankah setiap anak Indonesia, di mana pun mereka berada, memiliki hak konstitusional yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu?
Menggunakan uang negara (dari pajak rakyat) untuk membangun sekolah super-elit yang hanya bisa diakses segelintir anak, bukanlah jawaban atas tantangan pendidikan kita. Justru hal ini berpotensi menambah jurang ketimpangan antara “yang dapat fasilitas” dan “yang ditinggalkan”.
“Saya tidak menolak adanya sekolah berkualitas tinggi. Tapi kalau sekolah itu dibangun oleh pihak swasta dengan dana mandiri, silakan. Namun ketika menggunakan dana publik, maka seharusnya seluruh rakyat menikmati hasilnya secara adil dan merata. Pemerintah seharusnya meningkatkan mutu semua sekolah negeri di seluruh penjuru negeri — dari Sanggau sampai Sorong — bukan menciptakan sekolah elite baru yang hanya segelintir bisa masuki,” ucapnya.
Kita tidak sedang butuh simbol-simbol elitis. Kita butuh pemerataan kualitas pendidikan di semua lini. Kita ingin agar guru-guru di desa mendapatkan pelatihan yang sama dengan di kota, agar anak-anak di pedalaman punya laboratorium dan akses digital yang sama dengan anak-anak di ibu kota. Itulah keadilan sesungguhnya.
“Sebagai Ketua Komisi IV DPRD yang membidangi pendidikan, saya mendorong agar arah kebijakan pendidikan nasional lebih berorientasi pada kesetaraan akses dan kualitas untuk semua anak bangsa. Jangan sampai Sekolah Garuda justru menjadi simbol dari kasta baru pendidikan: “sekolah negara untuk elite, dan sekolah biasa untuk rakyat biasa”, tutupnya.
