Pontianak, IndoTimeNews.com – Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Acara ini digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan menjadi tonggak awal sinergi serta kolaborasi lintas daerah dalam upaya peningkatan gizi masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, balita, dan pelajar, Selasa (3/6/2025).
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Handayana, serta Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. Turut hadir seluruh bupati dan walikota se-Kalimantan Barat, termasuk Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si., yang juga ikut menandatangani nota kesepahaman tersebut.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal dalam mendukung keberlanjutan program ini. Ia menekankan agar setiap kepala daerah mulai memprioritaskan produksi dan distribusi pangan lokal di wilayah masing-masing.
“Saya minta seluruh kabupaten dan kota menggencarkan produksi pangan lokal. Ke depan, akan dibentuk Koperasi Merah Putih hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk mengolah bahan pangan tersebut. Ini bagian dari pendekatan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong dan kekeluargaan,” ujar Ria Norsan.
Beliau juga menyampaikan rencana pembentukan Sekolah Garuda sebagai bagian dari program nasional peningkatan kualitas pendidikan dan gizi. Dua daerah yang telah menyatakan kesiapan adalah Kabupaten Mempawah dan Kota Singkawang. Ia berharap seluruh kabupaten dan kota lainnya segera menyusul.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Handayana, menegaskan bahwa program makan bergizi gratis ini merupakan bagian dari 8 Hasil Terbaik Cepat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan turunan dari 320 program prioritas Presiden Prabowo-Gibran.
“Target nasional program ini mencakup 2,9 juta sasaran, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta seluruh anak sekolah dari PAUD hingga SMA. Di Kalimantan Barat, kita rencanakan sekitar 586 satuan pelayanan ekonomi gizi dari total 30.000 di Indonesia,” jelas Dadan.
Ia juga memaparkan mekanisme distribusi makanan bergizi, yakni melalui sekolah-sekolah untuk anak didik, dan langsung ke rumah-rumah untuk ibu hamil dan balita. Posyandu akan menjadi infrastruktur utama pelaksana, dengan petugas yang akan memperoleh tambahan insentif hingga Rp1 juta per bulan guna mendukung pengantaran dan pelayanan.
“Stunting hanya bisa dicegah efektif pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Karena itu, penting intervensi sejak dini, mulai dari janin dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kita ingin bukan sekadar menurunkan angka stunting, tapi menghilangkannya,” tegas Dadan.
Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si., dalam wawancaranya menyampaikan komitmen kuat Pemkab Sanggau terhadap program ini.
“Terkait makan bergizi gratis ini saya kira kita sudah siap dan sangat siap terkait dengan kebijakan pemerintah ini. Bagaimanapun, Bupati sebagai pimpinan daerah harus mampu mengkoordinasi secara baik, sehingga dengan demikian diharapkan titik-titik yang dikatakan oleh Badan Gizi Nasional ada sekitar 49 titik. Karena bagaimanapun capaian keberhasilan MBG ini harus segera kita wujudkan bersama, melalui kerjasama pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kalau untuk kami Kabupaten Sanggau, saya kira tidak ada masalah,” ujarnya.