Sanggau, IndoTimeNews.com – Paulus, S.Sos Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau, sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sanggau yang membidangi pendidikan, sosial, dan perlindungan anak, saya menyampaikan dukungan atas kebijakan Bupati Sanggau terkait penerapan jam malam bagi peserta didik, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/10/DISDIKBUD/2025.
“Kami berharap kebijakan ini lahir dari kepedulian, bukan sekadar formalitas atau ikut-ikutan tren dari daerah lain,” ucapnya.
“Sebagai mitra pemerintah dan wakil rakyat, kami juga perlu menyampaikan catatan penting agar kebijakan ini tidak hanya menjadi simbolik, tetapi benar-benar memberi dampak positif dan bisa diterima masyarakat dengan baik,” tuturnya.
Catatan dan Masukan:
- Fokus pada Perlindungan, Bukan Pembatasan Semata
Anak-anak kita harus dijauhkan dari lingkungan negatif malam hari, tapi pendekatannya harus edukatif dan membina—bukan menakut-nakuti atau bersifat represif.
- Sosialisasi Harus Masif dan Komunikatif
Sekolah, desa, tokoh agama dan masyarakat perlu dilibatkan aktif. Banner, pengumuman, dan media sosial bisa dimanfaatkan agar masyarakat paham dan mendukung.
- Perlu Petunjuk Teknis yang Jelas
Harus ada pedoman pelaksanaan agar tidak ada kebingungan di lapangan, baik bagi sekolah, aparat desa, maupun aparat keamanan.
- Evaluasi Berkala Penting
Setiap kebijakan publik wajib dievaluasi. Kami mendorong Pemkab untuk membuka ruang partisipatif bagi masyarakat dan sekolah dalam mengevaluasi dampak kebijakan ini.
“Sebagai Ketua Komisi IV, saya tegaskan jam malam bagi peserta didik bukan soal membatasi ruang gerak anak-anak kita, tapi soal bagaimana kita bersama melindungi mereka. Anak-anak bukan objek pengawasan, tapi subjek yang perlu dipahami, dibimbing, dan dijaga,” tegasnya.
“Kami di DPRD akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan ini dengan pendekatan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, serta memastikan semua pihak menjalankan perannya secara bertanggung jawab,” tutupnya.
