PONTIANAK,IndoTimeNews.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (Untan) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat pada Senin, 1 September 2025.
Sekitar 250 mahasiswa turun ke jalan dalam aksi damai tersebut, dengan tuntutan utama reformasi DPR RI, transparansi anggaran, pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, serta evaluasi kinerja wakil rakyat.
Aksi dimulai dengan longmarch dari Lapangan Voli FISIP Untan menuju Kantor DPRD Kalbar, dipimpin oleh koordinator lapangan Pangestu. Dalam orasinya, mahasiswa menyuarakan kekecewaan terhadap kinerja DPR, khususnya terkait isu kenaikan tunjangan yang dianggap tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi nasional.
“Kami menuntut agar DPR kembali pada fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat,” tegas salah satu orator.
Enam Tuntutan Utama
Dalam pertemuan dengan pimpinan dewan, Presiden Mahasiswa FISIP Untan, Debora Ketrin Tini Malau, membacakan enam poin tuntutan mahasiswa. Beberapa di antaranya meliputi:
Desakan agar DPR RI merinci biaya terkait isu kenaikan tunjangan.
Pembentukan lembaga independen untuk mengevaluasi kinerja DPR.
Pengembalian marwah DPR sebagai perwakilan rakyat.
Pengesahan UU Perampasan Aset.
Kejelasan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Transparansi dan akuntabilitas anggaran DPR.
“Tuntutan utama kami adalah reformasi DPR. Kami mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas. UU Perampasan Aset harus segera di sahkan demi pemberantasan korupsi dan keadilan bagi masyarakat,” ujar Debora.
Respons Pimpinan DPRD Kalbar
Aksi tersebut di sambut langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Kalbar, yakni Ketua DPRD Aloysius, Wakil Ketua I Hj. Hadijah Fitriah, Wakil Ketua II Ir. H. Prabasa Anantatur, dan Wakil Ketua III H. Nofal Nofiendra. Hadir pula Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamalluael, serta Gubernur Kalbar Ria Norsan dan Wakil Gubernur.
Ketua DPRD Kalbar Aloysius menyampaikan apresiasi atas aksi damai tersebut. Ia menegaskan bahwa isu kenaikan tunjangan DPR sudah di bekukan, dan tuntutan mahasiswa sebelumnya telah di teruskan ke DPR RI.
“Kami akan mengawal tuntutan yang kawan-kawan sampaikan hari ini dan meneruskannya ke DPR RI. Kami juga turut berduka terhadap pejuang demokrasi yang gugur dalam menyampaikan aspirasi,” kata Aloysius.
Pengamanan Ketat
Aksi yang berlangsung damai itu mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, menegaskan bahwa kepolisian bertugas menjaga jalannya unjuk rasa agar berlangsung aman dan tertib.
“Kami memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dapat terlaksana dengan baik. Kami mengapresiasi massa aksi yang tetap menjaga ketertiban hingga akhir kegiatan,” tegas Bayu.
Aksi di tutup dengan pembacaan Sumpah Mahasiswa sebelum massa membubarkan diri secara tertib pada pukul 15.57 WIB dan kembali ke titik kumpul awal.
