Sanggau, IndoTimeNews.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong melaksanakan kegiatan koordinasi penegakan hukum keimigrasian di wilayah perbatasan Entikong, bertempat di Pengadilan Negeri Sanggau, Selasa (28/10/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antarinstansi penegak hukum di daerah perbatasan, khususnya dalam memastikan penerapan hukum keimigrasian berjalan efektif, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kehadiran jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong menegaskan komitmen lembaga dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara melalui pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang terintegrasi.
Dalam konteks wilayah perbatasan seperti Entikong, koordinasi lintas sektor menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian, seperti penyalahgunaan izin tinggal, tindak pidana perdagangan orang, hingga penyelundupan manusia.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong, Henry Dermawan Simatupang, turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kolaborasi strategis antara instansi yudisial dan lembaga teknis seperti imigrasi menjadi faktor kunci dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
“Koordinasi ini penting untuk menyatukan persepsi dan langkah dalam menangani kasus-kasus keimigrasian secara cepat, tepat, dan berkeadilan,” ujar Henry.
Melalui forum koordinasi ini, berbagai isu hukum keimigrasian dapat dikaji dan ditindaklanjuti secara komprehensif, terutama terkait proses penyidikan, penuntutan, hingga penyelesaian perkara keimigrasian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau.
Selain memperkuat pemahaman antarinstansi mengenai prosedur hukum dan mekanisme koordinasi, kegiatan ini juga menjadi sarana mempertegas komitmen bersama untuk menjaga integritas proses penegakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kantor Imigrasi Entikong terus berkomitmen memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional. Kolaborasi ini diharapkan mampu membangun sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang lebih adaptif terhadap tantangan kawasan perbatasan, termasuk potensi kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.
Sinergi antara Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan Negeri menjadi kunci utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang kuat, transparan, dan berkeadilan di perbatasan Indonesia–Malaysia.
Dengan dukungan lintas instansi ini, Kantor Imigrasi Entikong berkomitmen menjaga kedaulatan dan keamanan negara secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.
